BANGKINANG KOTA – Komando Distrik Militer (Kodim) 0313/KPR bersinergi dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar menyelenggarakan kegiatan penting dalam rangka Program Keluarga Berencana (KB) Kesehatan Tahun Anggaran 2025. Acara tersebut berfokus pada Sosialisasi Pasca Persalinan sebagai salah satu upaya strategis untuk menekan angka stunting di Kabupaten Kampar.
Mengusung tema “TNI AD Bersama Rakyat Peduli kesehatan Guna mewujudkan Generasi Sehat dan Cerdas,” kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 29 Oktober 2025, bertempat di Aula DPPKBP3A Kabupaten Kampar.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala DPPKBP3A Kampar, Bapak Drs. Edi Afrizal M.Si, setelah rangkaian acara pembukaan termasuk laporan anggaran dan menyanyikan Lagu Indonesia Raya. Dandim 0313/KPR, Letkol Czi, berhalangan hadir karena adanya kunjungan Komandan Korem 031/Wira Bima, namun diwakili oleh Bati Bakti, Serma Haryanto. Dalam sambutannya, perwakilan Dandim menegaskan dukungan penuh terhadap program KB Pasca Persalinan karena dinilai sangat efektif dalam mencegah kehamilan yang terlalu cepat dan menjadi langkah preventif terhadap stunting di masa depan.
Beliau juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kinerja dan pengetahuan baik bagi ibu hamil, menyusui, maupun pasangannya.
Sosialisasi ini dihadiri oleh jajaran penting dari DPPKBP3A Kampar, perwakilan Babinsa Kodim 0313/KPR, dan khususnya para ibu hamil sebagai peserta utama sosialisasi. Inti dari kegiatan ini adalah penyampaian materi komprehensif oleh narasumber, Dr. Ratih Sari Putri SP.OG. Materi yang disampaikan meliputi sosialisasi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non-MKJP, seperti Implan, IUD, Metode Operasi, serta kontrasepsi Non-MKJP seperti Pil, Suntik, Kondom, dan Metode Amenore Laktasi (MAL).
Dr. Ratih Sari Putri SP.OG. menjelaskan secara rinci tentang keuntungan dan kerugian dari setiap jenis kontrasepsi, misalnya keunggulan Pil KB yang tidak mengganggu hubungan seksual dan membuat menstruasi teratur, namun memiliki kerugian seperti harus rutin diminum dan tidak dapat mencegah Penyakit Menular Seksual (PMS). Ia juga menggarisbawahi pentingnya pelayanan KB di fasilitas kesehatan harus menjadi prioritas dalam program KB nasional, dengan berorientasi pada keselamatan dan keamanan pasien.
Penutupan materi menekankan perlunya koordinasi yang kuat dengan lintas program dan lintas sektor, termasuk organisasi profesi seperti IDI, IBI, dan POGI. Diharapkan, dengan adanya kegiatan sinergi antara TNI AD dan pemerintah daerah ini, pemahaman masyarakat, khususnya pasangan usia subur dan ibu hamil, tentang pentingnya KB Pasca Persalinan sebagai upaya penurunan stunting dapat meningkat. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga didorong untuk memperkuat akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana.
